Kegiatan Q1 2008

LOKAKARYA TAPAL BATAS

Kegiatan ini merupakan kerjasama antara PMU PTD Propinsi Sulawesi Tengah dan P4K Universitas Tadulako. Lokakarya ini berlangsung selama 2 hari mulai tanggal 21 sampai 22 Februari 2008, bertempat di Hotel Wisata Palu Sulawesi Tengah. Peserta Kegiatan berasal dari instansi pemerintah SKPD Pemerintah Propinsi Pemerintah Kabupaten/Kota, akademisi, tokoh agama, tokoh adat, tokoh pemuda, Aparat keamanan (kepolisian)
dan dari Kelurahan dimana pernah terjadi konflik tapal batas. Jumlah peserta yang hadir 39 orang terdiri dari peserta perempuan 4 orang, peserta laki-laki 35 orang terdiri dari PNS 24 orang, CSO 8 orang, BPD/LPMS 2 orang, Tokoh masyarakat 1 orang, pemuda/mahasiswa 2 orang. Lokakarya ini bertujuan :

• Menemukenali pemicu,sumber-sumber konflik dan akar konflik diseputar isu tapal batas
  
• Memetakan faktor yang menjadi perekat antar komunitas sebagai modal sosial dalam penyelesaian konflik yang berlatar belakang tapal batas
  
• Merumuskan langkah-langkah strategis yang dapat menjadi landasan dan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflik yang berlatar belakang tapal batas.
  
• Merumuskan kerangka kerja aksi yang dapat diimplementasikan sebagai bagian dari cegah tangkal munculnya kekerasan dan konflik antar wilayah (Desa/Kelurahan) yang berlatar belakang konflik tapal batas.
  
• Terumuskannya agenda aksi pembangunan perdamaian bagi pemerintah daerah yang berlatar belakang tapal batas di Sulawesi Tengah.

Materi dan Narasumber

• Konflik Tapal Batas Perspektif Pemerintah oleh Dra. Nuti Indrawati, M.Pd (Bappeda Kota Palu)
  
• Konflik Tapas Batas sumber, histori dan solusi, oleh Tahmidi Lasahido (P4K-Untad)
  
• Strategi Penanganan Konflik Tapal Batas Perspektif Aparat Keamanan oleh (AKBP. H.M. Sururi)
  
• Manajemen Konflik Perspektif Tapal Batas oleh Mauled Mulyono (P4K-Untad)

Terdapat 3 hal utama yang di bahas dalam Lokakarya yaitu :

1. Teridentifikasinya sumber, akar dan pemicu konflik tapal batas.
   
2. Terumuskannya langkah-langkah strategis yang dapat menjadi landasan dan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyelesaikan konflk dengan latar belakang tapal batas.
   
3. Adanya rumusan kerangka kerja aksi yang dapat diimplementasikan sebagai bagian dari cegah tangkal munculnya kekerasan dan konflik antar wilayah.
   

Kesimpulan pelaksanaan Lokakarya Tapal Batas :

1. Konflik tapal batas sebagian besar terjadi karena faktor etnisitas, sumber daya ekonomi, histori dan hukum.
   
2. Pemerintah belum memiliki perangkat hukum yang jelas dalam menetapkan konflik batas wilayah administratif sehingga sering menimbulkan konflik berkepanjangan.
   
3. Pelibatan semua instansi atau lembaga yang terkait dalam penyelesaian sebuah konflik yang berlatar belakang tapal batas, akan dapat meredam terjadinya konflik kekerasan yang dapat menimbulkan korban jiwa dan harta benda.
   
4. Perlu pelibatan masyarakat dalam penyusunan rencana pembangunan yang sensitif konflik guna mengakomodasi kepentingan masyarakat yang paling esensial agar meminimalisir potensi konflik.
   

Berikut foto saat diskusi kelompok