Kegiatan PTD Sulteng: Kegiatan Q2 2008

FASILITASI KOMISI PERDAMAIAN PADA FORUM SKPD DI SULAWESI TENGAH

Perencanaan pembangunan yang sensitif konflik adalah perencanaan pembangunan yang pelaksanaannya didasari dengan prinsip-prinsip tata pemerintahan yang baik dan bernuansakan perdamaian serta menjamin adanya keberlanjutan yang dapat dilakukan sendiri oleh pelaku pembangunan setempat.
Dari lesson learned yang didapatkan selama implementasi program maka, Komisi khusus (Perdamaian) dalam forum SKPD menjadi point masuk strategis dalam rangka integrasi PTD kedalam mekanisme Musrenbang. Oleh karena itu penerapan Komisi Khusus (Perdamaian) merupakan hal baru dalam mekanisme Musrenbang yang coba diterapkan oleh PMU PTD Sulawesi Tengah dalam pelaksanaan Forum Musrenbang Propinsi.
Kegiatan ini dilaksanakan di Gedung Nagana Bappeda Propinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 10 April 2008 dengan jumlah peserta yang hadir 79 orang, laki-laki 54 orang, perempuan 25 orang,(73 orang PNS dan 6 orang CSO).
Adapun tujuan dari kegiatan ini adalah sinkronisasi usulan sensitif konflik dan pro perdamaian antara usulan yang berasal dari Renja SKPD dengan usulan yang berasal dari Musrenbang Kabupaten dan Kota. Keluaran yang diharapkan adalah diperoleh kegiatan yang sensitif konflikdan pro perdamaian, yang akan didanai oleh APBD maupun melalui dana hibah PTD.
Berikut poin penting dari setiap materi yang dipaparkan :

A. Kepala Bappeda Propinsi Sulawesi Tengah (yang diwakili oleh Kepala Bidang Data)"Pembukaan dan Arahan mengenai maksud dibentuknya Komisi Perdamaian dalam Forum SKPD"

Dari lesson learnet yang diperoleh semala implementasi program, maka Komisi Khusus (Perdamaian) dalam Forum SKPD menjadi point masuk strategis dalam rangka
integrasi PTD kedalam mekanisme Musrenbang.
Meletakan Forum SKPD sebagai pintu masuk "intervensi" PTD dalam hal penyatuan Perencanaan Yang Sensitif Konflik dan Pembangunan Perdamaian.
Dimasukannya Komisi Perdamaian dalam Forum SKPD dilatar-belakangi sebuah pemikiran bahwa pada "Forum" inilah Sinkronisasi antara usulan yang berasal dari Renja SKPD denganusulan yang berasal dari Musrenbang Kabupaten dan Kota secara "real" dibahas.
Sementara pada Musrenbang Propinsi intervensi PTD sangat "sulit" dilakukan karena pada saat itu disamping jumlah peserta jauh lebih besar, kegiatan lebih difokuskan pada pemutakhiran/sinkronisasi usulan kegiatan antara rancangan RKP, Renja K/L dan draft RKPD Propinsi/Kab/Kota.
Tujuan Komisi "Perdamaian" dibuat guna memberikan output sebuah kegiatan yang sensitif konflik dan pro perdamaian, yang akan didanai oleh APBD maupun melalui dana hibah PTD.

B. Ketua P4K Universita Tadulako Bpk. Muhammad Marzuki "Sensitifitas Terhadap Konflik dalam Kebijakan Pembangunan"

Konsep konflik dalam Pembangunan.
Makna sensitifitas terhadap konflik dalam kebijakan pembangunan.
Sumber konflik.
Wujud konflik.
Community empowerment dalam konteks sensitifitas konflik dalam membangun perdamaian.
Permasalahan pemberdayaan dalam konteks konflik dan perdamaian.

C. PMU PTD Propinsi Sulawesi Tengah (diwakili oleh PO Planning)"Kriteria usulan kegiatan yang dapat didanai oleh PTD serta mekanisme Pelaksanaan Grant PTD"

Pada saat pelaksanaan Forum SKPD ini diharapkan SKPD-SKPD terkait dapat "membawa" usulan kegiatan yang sensitif konflik dan pro perdamaian.
Forum SKPD (komisi pembangunan perdamaian) diharapkan dapat menjadi media masukan bagi wakil SKPD Kab/Kota/Propinsi mengenai kegiatan-kegiatan yang sensitif konflik dan pro perdamaian.
Adapun kriteria-kriteria usulan kegiatan yang dapat didanai oleh PTD didasari oleh kriteria yang telah disepakati oleh Program Komite yang dibagi berdasarkan Kriteria Umum dan Khusus.

D. PMU PTD Kota Palu

Dalam sesi ini disosialiasikan kepada seluruh peserta usulan yang dianggap sensitif konflik dan pro perdamaian dengan beberapa pokok penyampaian sebagai berikut :

Dinas PU Kimpraswil terdiri dari 40 kegiatan yang diusulkan oleh kelompok masyarakat di 4 Kelurahan usulan tersebut antara lain pembuatan darinase, pembuatan deker, pengerasan jalan pengaspalan jalan, pembuatan jaringan air bersih dan pemasangan jaringan listrik. Pada saat pelaksanaan forum SKPD ini, diharapkan SKPD-SKPD terkait dapat membawa usulan kegiatan yang sensitif konflik dan pro perdamaian.
Dinas Kesehatan Kota Palu terdiri dari 8 kegiatan yang diusulkan antara lain sosialisasi kesehatan reproduksi, bidan di lingkungan Uwentumbu agar menetap di lokasi.
Dinas Kebersihan dan Perdamaian terdiri dari 3 kegiatan yang diusulkan antara lain pembuatan tempat pembuangan sampah.
Bappesa Kota Palu terdiri dari 5 usulan kegiatan yang diusulkan, antara lain honor RT/RW dan sosialisasi program pembangunan

E. PMU PTD Kabupaten Poso

Khusus untuk usulan dari PMU Kab. Poso yang diarahkan pendanaannya ke PMU PTD Propinsi Sulawesi Tengah dibuat dalam format excel yang dapat dilihat dalam lampiran laporan ini.